Penelitian BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

 

Deskripsi Singkat

Pada 2018, pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menetapkan empat prioritas penggunaan dana desa, yaitu untuk : pengembangan produk unggulan kawasan pedesaan, pengembangan BUMDes atau BUMDes Bersama, embung dan sarana olah raga. 

Seperti diketahui, tujuan penting pendirian BUMDes adalah : 1. Meningkatkan Perekonomian Desa; 2. Meningkatkan Pendapatan asli Desa; 3.Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 4.Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari BUMDes itu tercapai, LPPI yang salah satu program unggulannya adalah penelitian melakukan penelitian mengenai BUMDes sejak Maret – Juni 2018. Pada 7 - 9 Mei 2018 Tim Riset LPPI melakukan survey untuk mendapatkan data primer, dari pengelola dan penerima manfaat BUMDes Serang Makmur Sejahtera yang terletak di Kabupaten Purbalingga. Berikut ringkasan eksekutif (executive summary) dari laporan penelitiannya.

EXECUTIVE SUMMARY

BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

(Studi Kasus BUMDes Serang Makmur Sejahtera Kabupaten Purbalingga)

 

Selama ini pembangunan ekonomi Indonesia berfokus di kota yang menyebabkan pembangunan di desa menjadi lebih lambat dan tertinggal, sehingga menyebabkan tidak lagi menarik bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi di desa. Hal ini menyebabkan pesatnya laju urbanisasi dari desa ke kota. Seiring dengan program pemerintah untuk pengembangan ekonomi pedesaan, maka peluang untuk mengembangkan ekonomi desa semakin besar. Pengembangan ekonomi pedesaan semakin didorong sejak berlakunya  Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang mendorong desa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masing-masing desa. Regulasi lainnya tentang BUMDes diturunkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 39/2010 tentang Badan Usaha Milik Desa  dimana pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes semakin menguat dengan adanya Undang-Undang  No. 6/2014 tentang Desa, yang memberi kewenangan kepada desa untuk melakukan self governing community, dimana desa secara otonom memiliki kewenangan mengelola perencanaan pembangunan, pelayanan  publik, dan  pengelolaan keuangan  desa.

Pengelolaan BUMDes yang menganut prinsip tata kelola yang baik serta didukung oleh aspek kepemimpinan kepala desa, aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan fisik daerah setempat menjadi faktor kesuksesan BUMDes sehingga mampu memberi manfaat kepada masyarakat dan desa yang pada akhirnya keberadaan BUMDes diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini hendak melihat faktor-faktor tersebut di atas yang mempengaruhi kesuksesan BUMDes dari persepsi masyarakat desa, melihat apakah kehadiran BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melihat gambaran pengelolaan BUMDes yang berada di Desa Serang, Purbalingga, dan mencoba memberi masukan yang perlu dilakukan oleh BUMDes untuk memaksimalkan potensi desa dan mensejahterakan masyarakat.

Obyek di dalam penelitian ini adalah BUMDes Serang Makmur Sejahtera, yang berlokasi di Desa Serang, Karangreja, Purbalingga. Desa Serang adalah desa wisata yang berada di kaki Gunung Slamet. Pemilihan BUMDes Serang Makmur Sejahtera ini karena pembentukan badan usaha milik desa ini merupakan hasil swadaya masyarakat desa bersama perangkat desa untuk membawa perbaikan yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat desa. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.  Data primer dikumpulkan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data berbentuk kuesioner untuk mendapatkan data penilaian Tata Kelola BUMDes, Aspek Kepemimpinan, Aspek Sosial dan Budaya, Aspek Lingkungan Fisik, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, dan Kesuksesan BUMDes dari persepsi masyarakat desa, serta pedoman wawancara untuk mendapatkan gambaran mengenai latar belakang pembentukan BUMDes dan pelaksanaan operasional kegiatan BUMDes dari sisi pegurus BUMDes. Data sekunder didapat dengan mengumpulkan dokumen-dokumen Pertumbuhan Asset, Pendapatan, Laba BUMDes, Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa, dan dokumen lainnya yang dapat mendukung hipotesis penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, namun metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian kuisioner. Sementara itu, metode kualitatif dilakukan ketika melakukan observasi, wawancara dengan key persons, dan analisis dokumen BUMDes. Jumlah target responden di dalam penelitian ini adalah sebanyak 101 warga Desa Serang, namun untuk menghindari kuesioner yang cacat maka jumlah responden ditambah sehingga menjadi 150 responden. Teknik penarikan sampel dilakukan secara random sampling. Setelah dilakukan filterisasi pada akhirnya jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 145. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis perbedaan rata-rata pendapatan masyarakat, dan analisis korelasi multivariat antara variabel tata kelola, kepemimpinan, lingkungan sosial dan budaya, dan lingkungan fisik, dengan kesuksesan BUMDes yang dilihat dari tercapainya tujuan BUMDes dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis dokumen berdasarkan data dari tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan adanya peningkatan pendapatan BUMDes. Hasil analisis statistik juga membuktikan adanya peningkatkan rata-rata pendapatan  masyarakat dari sejak berdirinya BUMDes. Hal ini mendukung bahwa keberadaan BUMDes memberi kontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat setempat melalui turut dilibatkannya masyarakat dalam pengembangan usaha BUMDes, baik sebagai mitra, karyawan, dan pedagang di area agrowisata Lembah Asri. Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Serang dapat dikatakan berada di tingkat Sejahtera 2 dan Sejahtera 3. Artinya, masyarakat desa telah dapat memenuhi semua kebutuhan dasar dan kebutuhan pendidikan, walau sebagian kecil masih belum dapat memenuhi sebagian kebutuhan ekonomi, seperti menabung minimal lima ratus ribu rupiah per bulan, dan kebutuhan psikologis, seperti bertamasya lebih dari dua kali dalam setahun. Pengolahan data menggunakan teknik modeling statistik Structural Equation Modelling (SEM). Secara keseluruhan, faktor yang paling dominan dalam mendorong kesuksesan BUMDes sesuai persepsi masyarakat adalah faktor tata kelola. Masyarakat sudah mulai menyadari bahwa tata kelola sangat penting dalam pengelolaan suatu unit usaha. Namun fakta di lapangan, BUMDes masih memiliki kekurangan terkait tata kelola usaha seperti laporan keuangan dan pembukuan yang masih sangat sederhana dan belum dibuat secara rutin, belum adanya fungsi kontrol atas informasi kegiatan dan keuangan, dan pengurus BUMDes masih belum optimal dalam menjalankan kegiatan usaha BUMDes.

Hasil penelitian mengusulkan bahwa untuk mendukung keberhasilan BUMDes di masa yang akan datang, maka BUMDes perlu dikelola secara profesional dan pengurus BUMDes perlu mendapat pelatihan untuk mendukung kompetensi dalam pengembangan bisnis BUMDes.

Informasi lengkap mengenai laporan penelitian :

BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus BUMDes Kabupaten Purbalingga),

Silahkan hubungi :

Divisi Riset, Pengembangan Program dan Fakulti (DRPF)

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)

Jln. Kemang Raya No.35

(021) 71792012 ext. 320

 

 

 

Program

SEE MORE

Seminar GCG dan Sosialisasi Hasil Penelitian

Deskripsi Singkat

Industri perbankan di Indonesia wajib menjalankan GCG sejak Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/12/DPNP, tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan  Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan GCG di perbankan nasional, sejak Januari 2018 tim riset LPPI melakukan kajian khusus mengenai pelaksanaan GCG dari 2007 - 2016. Metode yang digunakan adalah statistik deskriptif dan uji konsistensi statistik stasioner (Augmented Dickey Fuller/ADF).

Hasilnya, rata-rata skor penerapan GCG Industri Perbankan adalah Baik (RK 2,02). Penerapan bank BUKU 4 dan 3 lebih baik dibandingkan dengan bank BUKU 2 dan 1. Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan peringkat komposit perbuku diantaranya variasi produk/jasa, status perusahaan publik, kompetensi sumber daya manusia, dan sifat dasar organisasi.

Informasi lengkap mengenai hasil penelitian tersebut akan disampaikan pada One Day National Seminar On : Tantangan Penerapan Tata Kelola Industri Perbankan di Era Revolusi Industri 4.0. Acara ini juga akan menghadirkan regulator dan berbagai praktisi dari industri perbankan.  

Segara daftarkan diri Anda atau Staff Anda pada acara yg akan diselenggarakan, Selasa, 31 Juli 2018; Jam 08.00–17.00 WIB; Tempat Ballroom Hotel Pullman – Jakarta.

Informasi lengkap mengenai Seminar silahkan menghubungi :

Majalah Stabilitas - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)

Jln. Kemang Raya No.35

(021) 71792012 ext. 349

Contact Person : Sdri. Widuri (0852 1017 3706)

Program

SEE MORE

Evaluasi Pendidikan

Diklat atau pelatihan bagi karyawan suatu organisasi (bank) merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu tugas pokok organisasi dalam mengembangkan karyawannya agar dapat berkompetisi adalah melalui diklat. Tujuan diklat adalah untuk memberikan bekal bagi setiap karyawan agar memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Setelah mengikuti pelatihan, diharapkan kinerja pegawai akan meningkat. Namun pada kenyataannya, seringkali para manajer yang telah mengirimkan anak buahnya untuk  mengikuti diklat, tidak melihat anak buahnya tersebut mengalami perubahan  perilaku dalam bekerja. Keluhan-keluhan seperti ini sering dirasakan oleh para atasan yang mengirim anak buahnya untuk mengikuti diklat. Tidak terjadi perubahan perilaku yang signifikan setelah mengikuti pelatihan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi atau penelitian setelah mengikuti pelatihan. Dengan evaluasi atau penelitian tersebut maka akan terlihat pengaruh diklat terhadap  kinerja pegawai.

Program

SEE MORE